Pekanbaru, JATANRAS-news — Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, menegaskan bahwa langkah penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah (Polda) Riau terhadap Ketua Ormas LSM Pemuda Tri Karya (Petir), JS, telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Menurut Bahtiar, tindakan Polda Riau merupakan contoh positif dalam menegakkan supremasi hukum tanpa mengabaikan prinsip demokrasi.
“Proses penanganan perkaranya sudah berjalan sesuai koridor hukum. Semua warga negara kedudukannya sama di depan hukum dan pemerintahan,” ujar Bahtiar saat ditemui wartawan usai menghadiri agenda Forkopimda di Hotel Green Zury, Jalan Teuku Umar, Pekanbaru, Selasa (28/10/2025).
Bahtiar menyampaikan bahwa pihaknya telah menugaskan Direktur Ormas Kemendagri untuk memantau secara langsung dinamika kasus tersebut di Riau.
Ia menegaskan, kebebasan berserikat dan berkumpul memang dijamin oleh undang-undang, namun tetap memiliki batas yang diatur oleh hukum, nilai agama, dan budaya.
“Hak untuk berekspresi dan berkumpul memang dijamin, tetapi ada batasannya — hukum. Demokrasi boleh, tapi berbeda dengan kriminalitas dan kejahatan,” tegasnya.
Terkait status hukum organisasi Petir, Bahtiar menjelaskan bahwa proses peninjauan legalitas badan hukum ormas tersebut saat ini tengah berlangsung di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“Kalau ormas berbadan hukum, dasarnya adalah Undang-Undang Yayasan dan Perkumpulan yang menggunakan asas contrarius actus — artinya lembaga yang memberikan pengesahan juga yang berwenang mencabutnya. Jadi, proses itu sudah berjalan di Kemenkumham,” jelasnya.
Selain membahas penegakan hukum, Bahtiar juga memberikan apresiasi tinggi terhadap sinergi Forkopimda Riau, yang dinilainya berhasil menjaga stabilitas keamanan serta turut menginisiasi program pelestarian lingkungan.
“Apa yang dilakukan Forkopimda Riau sudah sangat baik, terutama Kapolda Riau Irjen Herimen, yang melampaui panggilan tugas kepolisian dengan ikut menjaga lingkungan dan membangun kolaborasi lintas sektor. Ini bisa menjadi teladan bagi daerah lain,” tutup Bahtiar.
