MEDAN,JATANRAS-news.com – Ketua Umum Gema Santri Nusa, KH. Akhmad Khambali, SE, MM, menegaskan bahwa wacana reformasi Polri perlu dipikirkan secara matang agar tidak salah arah. Menurutnya, yang dibutuhkan bukan perubahan struktur kelembagaan, melainkan penguatan fungsi dan pengawasan.
“Bila kebencian sudah tertanam akibat kesalahan individu di kepolisian, jangan menyalahkan institusinya. Pemikiran seperti inilah yang justru perlu direformasi,” kata Kyai Khambali kepada media di Medan, Senin (15/9/2025).
Ia menegaskan, dalam sistem presidensial, Presiden adalah pimpinan sipil tertinggi. Karena itu, menempatkan Polri di bawah Presiden justru menjamin efektivitas dan netralitas. Sebaliknya, memindahkan Polri ke kementerian berpotensi membuka ruang intervensi politik yang lebih besar.
“Yang kita butuhkan bukan perubahan posisi kelembagaan, tapi penguatan fungsi dan pengawasan. Misalnya, memperkuat Divisi Propam, Kompolnas, sistem rekrutmen, hingga pelatihan aparat yang diarahkan pada etika dan pelayanan publik. Semua itu bisa dilakukan tanpa mengubah tatanan struktur,” jelas Kyai Khambali, yang juga merupakan pelaku Reformasi 1998 sekaligus pengasuh Ponpes Wirausaha Ahlul Kirom.
Menurutnya, ada tarik menarik kepentingan dalam wacana reformasi Polri. Publik menuntut perubahan cepat, sementara di sisi lain Polri telah mencatat banyak prestasi dalam menjaga stabilitas keamanan.
“Kasus represifitas, dugaan pelanggaran HAM, hingga perilaku oknum yang koruptif sering dijadikan alasan tuntutan perubahan struktural. Namun pertanyaannya, apakah reformasi benar-benar solusi atau sekadar retorika politik para pemangku kepentingan?” ujar Kyai Khambali yang juga pengasuh Majelis Sholawat Ahlul Kirom.
Ia menilai, Polri justru sudah bertransformasi melalui program Presisi dan pendekatan humanis. Sayangnya, pencapaian tersebut sering tidak dipandang hanya karena kesalahan satu-dua oknum.
“Rasanya kurang elok kalau kita selalu subyektif menilai. Prestasi dan keberhasilan Polri tak boleh diabaikan hanya karena kesalahan individu,” tegas Kyai Khambali, yang juga Ketua Forum Kyai Tahlil.
Lebih jauh, ia menyoroti beban yang kerap dipikul aparat di lapangan. Menurutnya, polisi sering dijadikan “tameng” dalam kegagalan komunikasi politik antara DPR dan rakyat, sementara pejabat publik yang mestinya bertanggung jawab justru kerap menghilang.
Meski demikian, Kyai Khambali tetap mendorong adanya perbaikan fundamental. Salah satunya, dengan memasukkan nilai-nilai HAM ke dalam kurikulum pendidikan kepolisian.
“Ingat, reformasi Polri bukan solusi. Yang dibutuhkan adalah penguatan fungsi, pengawasan, dan etika pelayanan publik,” tutup Kyai Khambali, yang juga dikenal sebagai inisiator InsanPreneur.
