Langkat, JATANRAS-news — Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, khususnya beras, Polres Langkat melalui Unit II Ekonomi Satreskrim melakukan pengecekan lapangan di Pasar Baru Stabat, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sabtu (25/10/2025).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh IPTU Adi Arifin, S.H., M.H., selaku Kanit II Ekonomi Satreskrim Polres Langkat, bersama unsur terkait dari Dinas Pertanian Langkat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta UPT Metrologi Legal Langkat.
Langkah ini merupakan wujud komitmen Polres Langkat dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pengendalian harga beras, sesuai dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu Rp 14.000 per kilogram untuk beras medium dan Rp 15.400 per kilogram untuk beras premium sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2025.
Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Ghulam Yanuar Luthfi, S.T.K., S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa tim melakukan pengecekan terhadap stok, ketersediaan, dan perkembangan harga beras di sejumlah pasar tradisional dan ritel modern di wilayah Kabupaten Langkat.
“Hasil pemantauan kami hingga saat ini belum ditemukan adanya pedagang yang menjual beras di atas harga HET. Semua masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar AKP Ghulam.
“Namun demikian, kami akan terus melakukan pemantauan berkala untuk memastikan stabilitas harga tetap terjaga dan masyarakat tidak dirugikan,” tambahnya.
Sementara itu, Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, S.H., S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan pengabdian Polri dalam memastikan keadilan ekonomi serta mendukung ketahanan pangan daerah.
“Kami ingin memastikan masyarakat Langkat mendapatkan harga yang wajar dan pasokan yang aman. Polri tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memastikan stabilitas ekonomi berjalan sehat,” ujar Kapolres.
Kapolres juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor antara kepolisian dan instansi pemerintah dalam menjaga ekosistem perdagangan yang jujur, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil.
“Pengawasan bukan untuk menakut-nakuti pedagang, tetapi memastikan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Kami ingin membangun iklim dagang yang sehat di mana semua pihak bisa tumbuh bersama tanpa praktik curang atau spekulatif,” pungkasnya.
